Blog

Omicron Dinilai tak Ganggu Arab Saudi Terima Jamaah RI

OAA-dr.Budi_

IHRAM.CO.ID, JAKARTA — Kepala Pusat Kesehatan Haji Budi Sylvana meminta masyarakat tidak risau dengan adanya kasus Omicron yang telah menjangkiti warga Arab Saudi. Menurutnya, Saudi tetap menginzinkan umroh selama jamaah sudah divaksinasi dosis lengkap.

“Saudi yakin selama warga sudah dosis lengkap akan relatif aman,” kata Budi saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (2/12).

Budi mendorong masyarakat, khususnya jamaah umroh segera melengkapi vaksinasinya. Sehingga ketika mendapat jadwal jamaah bisa langsung diberangkatkan ke Arab Saudi.

Menurutnya, Indonesia bukan menjadi negara yang disinyalir terpapar Omicron. “Untuk sementara tidak ada kebijakan baru terkait pengaturan kedatangan warga asing ke Saudi, kecuali negara-negara Afrika yang disinyalir ada varian baru,” katanya.

Arab Saudi memastikan temuan kasus pertama Covid-19 varian Omicron pada pendatang dari sebuah negara Afrika bagian utara, menurut kantor berita negara SPA, Rabu. Mengutip pernyataan dari kementerian kesehatan kerajaan, SPA mengatakan pihak berwenang sudah mengisolasi orang tersebut dan orang-orang lain yang melakukan kontak dengannya.

Temuan itu menjadi kasus Omicron pertama di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kementerian mengatakan orang tersebut adalah warga negara Saudi yang baru kembali dari sebuah negara di Afrika Utara tanpa menyebut nama negaranya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan pada Senin bahwa varian Omicron kemungkinan menyebar secara global. Varian ini membawa risiko peningkatan yang sangat tinggi dalam kasus infeksi sehingga bisa menimbulkan konsekuensi parah di sejumlah tempat.

Kementerian Saudi mendesak masyarakat menjalani vaksinasi lengkap dan memerintahkan pelaku perjalanan untuk menaati aturan isolasi mandiri dan pengujian Covid. Omicron pertama kali dilaporkan pada 24 November di selatan Afrika, lokasi dengan kasus infeksi meningkat tajam. Varian itu lalu menyebar ke belasan negara, sebagian besar di antaranya telah memberlakukan pembatasan perjalanan.

Saudi Temukan Kasus Omicron, Kebijakan Umroh Belum Berubah

jamaah-umroh-melakukan-tawaf-selama-musim-pandemi_210205180402-874

IHRAM.CO.ID, JAKARTA — Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen) RI Jeddah Eko Hartono menyampaikan, Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan temuan satu kasus Omicron. Sampai berita ini dibuat, belum ada perubahan terkait kebijakan umroh.

“Sejauh ini belum ada perubahan kebijakan terkait umroh. Persiapan terus dilakukan,” kata dia saat dihubungi Republika, Kamis (2/12).

Ia menyebut kasus tersebut ditemukan bermula ketika seorang warga negara Saudi baru kembali dari sebuah negara di Afrika Utara. Warga negara ini lantas terdeteksi positif Covid-19 dengan varian Omicron.

Yang bersangkutan, lanjut Eko, langsung dilakukan isolasi. Otoritas terkait juga bergerak melakukan pelacakan atau tracing.

Sebelum diumumkannya temuan tersebut, Kerajaan Saudi disebut telah membuat kebijakan melarang masuknya orang-orang dari wilayah negara-negara di Afrika bagian selatan. Beberapa di antaranya seperti Afrika Selatan, Namibia, Lesotho, Malawi dan Mozambik.

“Kerajaan Saudi juga melarang warga negara saudi untuk bepergian ke negara-negara tersebut,” ucap Konjen Eko.

Terkait pertemuan terakhir antara pihak Saudi dengan Direktur Jenderal PHU Kementerian Agama Hilman Latief, ia menyebut tidak ada catatan khusus yang disampaikan terkait persiapan keberangkatan jamaah umrah.

“Tidak ada catata khusus, cuman, mereka mengharapkan para jamaah mentaati betul prokes, termasuk sertifikat vaksin,” lanjutnya.

Setelah pertemuan tersebut, pihak KJRI masih terus melakukan pertemuan dan pembahasan teknis dengan Saudi. Utamanya, memastikan sertifikat vaksin bisa terbaca di aplikasi Tawakkalna milik Saudi.

Untuk proses integrasi data dari PeduliLindungi dan Tawakkalna, Konjen Eko menyampaikan sudah sempat dilakukan uji coba. Namun, sampai saat itu masih belum berhasil.

“Sudah diuji coba, tapi belum berhasil. Data kita masih belum terbaca di sini. Ini yang menjadi hambatan, semoga bisa segera teratasi,” ujarnya.

Pengusaha Travel: Umroh Direncanakan Dibuka Desember

078717900-1626616095-830-556

IHRAM.CO.ID, JAKARTA — Kepastian pemberangkatan jamaah umroh Indonesia sepertinya sudah memperlihatkan titik terang. Pengusaha travel umroh menyebut telah mendapat informasi ibadah umroh rencananya kembali dibuka pada Desember 2021.

“Gambaran yang kami dengar, tapi memang belum ada statement resmi, tapi kalau kita lihat dari muasasah sudah nampak bisa apply (untuk umroh). Sebelumnya, ada ketentuan untuk transit ke negara ketiga selama 14 hari. Nah, per hari ini dapat info dari muasasah bahwa suspend dicabut dan ketentuannya sekarang hanya karantina lima hari di Saudi,” jelas salah seorang pengusaha travel umroh Ikbal Sayuti, Jumat (26/11).

“Dari muasasah menyebut, itu berlaku per 1 Desember 2021,” tambahnya.

Meski begitu, Ikbal yang juga anggota Gabungan Perusahaan Haji dan Umrah nusantara (Gaphura) ini menyebut pemberangkatan Desember ini masih wacana karena mengingat berbagai kendala yang harus dihadapi. Para pengusaha umroh disebutnya akan mematangkan persiapannya terlebih dahulu setelah lama terkendala pandemi.

“Kita juga nggak yakin itu bisa terwujud karena di bulan Desember itu bulan padat-padatnya umroh. Tapi kita positif thinking saja, kita mempersiapkan diri seandainya memang bisa,”ujar pemilik travel umroh Nursa Tour ini.

Menurutnya, pembukaan kembali ibadah umroh masih akan diliputi banyak kendala, dari biaya yang membengkak hingga masalah waktu yang semakin lama. Masalah biaya akan menjadi kendala besar karena harus mengikuti bragam kebijakan pencegahan Covid-19.

“Kondisi seperti ini semuanya pasti bengkak, mulai dari masalah karantina, masalah pesawat karena aturannya tidak boleh full berarti harga naik, kamar yang tadinya bisa sekamar berempat sekarang hanya boleh sekamar berdua, tentu harganya berbeda. Jadi cost akan tinggi yang tadinya Rp 22 juta sudah bisa, sekarang bisa lebih dari Rp 30 juta,” katanya.

Dikutip dari laman resmi Kemenag, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga menyebut otoritas penerbangan Arab Saudi telah memperbarui aturan penerbangan internasionalnya. Terhitung 1 Desember 2021, penerbangan dari Indonesia bisa langsung menuju ke Arab Saudi menurut General Authority of Civil Aviation (GACA) dalam kebijakan pada Kamis (25/11).

“Alhamdulillah, jelang kepulangan kunjungan kerja dari Arab Saudi, saya mendapat informasi resmi bahwa mulai pukul satu dini hari, pada Rabu 1 Desember 2021, warga Indonesia sudah diperbolehkan masuk ke Arab Saudi tanpa perlu melalui negara ke-3 selama 14 hari,” katanya di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, jelang kepulangannya ke Indonesia, Kamis (25/11).

Konsul Haji Jedah: Pemerintah Susun Jadwal Umroh

umroh-ilustrasi-_150105121024-567

IHRAM.CO.ID, JAKARTA — Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali, menyebut pemerintah sedang berupaya menyusun jadwal keberangkatan jamaah umroh dari Indonesia. Persiapan dilakukan menyusul diizinkannya penerbangan langsung rute Indonesia-Arab Saudi.

“Untuk Umroh dari Indonesia, sedang di susun skenario dan penjadwalan pemberangkatan jamaah dari Indonesia,” kata dia saat dihubungi Republika, Senin (29/11).

Diberitakan sebelumnya, terhitung mulai 1 Desember 2021 penerbangan dari Indonesia bisa langsung menuju ke Arab Saudi. Atas aturan baru tersebut, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyambut baik hal tersebut.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief saat ini masih berada di Kerajaan Saudi untuk melanjutkan pembahasan seputar pelaksanaan umrah. Bersama Konsul Haji KJRI Jeddah, ia mengadakan pertemuan dengan Kementerian Haji Saudi, Ahad (28/11) kemarin.

Dalam pertemuan itu, Endang menyebut dibahas terkait persyaratan untuk pelaksanaan umrah. Salah satunya, jamaah wajib sudah menerima vaksinasi Covid-19 dengan dosis lengkap.

“Syarat kedua, jamaah menggunakan salah satu dari empat vaksin yang digunakan di Arab Saudi. Ketiga, vaksin yang digunakan sudah diakui oleh WHO,” lanjutnya.

Tak hanya itu, bagi jamaah yang menggunakan Vaksin yang diakui WHO, wajib melakukan tiga hari dan dilakukan test PCR setelah 48 jam. Sementara, bagi yang menerima vaksin yang digunakan oleh Kerajaan Saudi tidak perlu melakukan karantina.

Beberapa hari yang lalu, WHO mengumumkan munculnya varian baru Covid-19 dari Afrika, Omicron, yang patut diwaspadai. Atas kondisi terbaru ini, Kerajaan Saudi memutuskan menangguhkan penerbangan dari tujuh negara, yaitu Afrika Selatan, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Lesotho dan Eswatini.

Terkait hal tersebut, Endang menyebut pihak otoritas Saudi meminta jamaah umroh untuk tetap menjaga dan disiplin mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Dirjen PHU Hilman Latief dalam keterangan persnya menjelaskan, pihaknya mengadakan pertemuan untuk memaparkan kesiapan Indonesia dan skenario pemberangkatan jamaah umrah di masa pandemi. Skenario tersebut berkenaan dengan kebijakan satu pintu (one gate policy), skema karantina, validasi sertifikat vaksin dan hasil PCR, serta manasik umrah di masa pandemi.

“Dengan Kemenhaj Saudi, kita juga akan bahas skema dan durasi waktu karantina di Saudi, proses pengurusan visa, paket layanan, termasuk jadwal pergerakan dan masa tinggal jamaah selama di Tanah Suci,” ucap Hilman.

Dirjen PHU berharap skenario bersama ini bisa segera disepakati sehingga dapat menjadi panduan bagi pemerintah, penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan jamaah umrah.

Menag: Indonesia Masuk Prioritas untuk Haji dan Umroh

kemenag_ri-kemenag

IHRAM.CO.ID, JAKARTA — Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut Indonesia masuk prioritas untuk ibadah haji dan umroh setelah dirinya menggelar pertemuan dengan otoritas haji dan umroh Arab Saudi di Makkah, Senin (22/11).

“Alhamdulillah, hari ini saya bertemu dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufig F. Alrabiah di Makkah. Menteri Taufig mengatakan bahwa Indonesia adalah prioritas dalam masalah haji dan umroh,” ujar Yaqut dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Yaqut mengatakan hasil pertemuannya dengan Menteri Haji Saudi cukup progresif dan efektif. Hal itu tidak terlepas dari diskusi awal yang dilakukan Wakil Menteri Haji Saudi dengan tim Kementerian Agama yang dikomandoi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Staf Khusus Menteri Agama, dan tim Konsul Haji Jeddah.

Selepas pertemuan itu, Kementerian Agama akan menyusun skenario dan linimasa pemberangkatan jamaah umroh. Penerapan protokol kesehatan akan menjadi aspek paling penting dalam pengaturan penyelenggaraan umroh.

Rumusan itu selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Haji Saudi untuk dipelajari dan menjadi pertimbangan membuka pintu umroh bagi Indonesia. “Kita berharap semoga persiapan lanjutan, baik di Saudi maupun Tanah Air bisa segera selesai sehingga penyelenggaraan umroh bisa segera dibuka,” kata dia.

Ia berharap selepas pertemuan ini, jamaah asal Indonesia bisa segera melepas kerinduannya untuk menunaikan ibadah umroh. “Kita sangat berharap semoga hal itu tidak lama lagi,” kata Menag.Selain membahas penyelenggaraan umroh, pertemuan dua menteri ini juga mendiskusikan upaya peningkatan kerja sama bilateral dalam bidang haji dan umroh.”Kami memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kerja sama, seperti di bidang manasik haji atau penyuluhan secara terpadu,” ujarnya.

Konjen: Belum Ada Informasi Umroh untuk Jamaah Indonesia

035774400-1635247306-830-556

IHRAM.CO.ID,JAKARTA–Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah memastikan belum ada perkembangan yang berarti terkait dengan umroh untuk Indonesia. Namun, semua persiapan terkait dengan penyelenggaraan umroh masih terus dibahas antara Indonesia dan Arab Saudi.

“Untuk informasi terkait umroh Indonesia belum ada, masih terus dibahas kedua pihak,” kata Konjen RI Jedah Eko Hartono saat dihubungi Republika, Senin (15/11).

Eko Hartono menyampaikan, Pemerintah Arab Saudi telah mencabut larangan terbang kepada negara-negara pengirim jamaah umroh. Dapat dipastikan saat ini penyelenggaraan umroh di masa pandemi berjalan lancar tanpa hambatan.

“Tapi umroh pada umumnya, saat ini untuk jamaah dari negara-negara yang tidak dilarang terbang langsung sudah cukup banyak,” katanya.

Dampak dari pencabutan larang masuk Saudi sudah banyak jamaah dari masih negara melakukan umroh. Sehingga sudah banyak jamaah dari luar negeri sudah melakukan umroh dengan lancar.

“Sekitar 50 ribu orang,” katanya.

Jumlah jamaah itu akan semakin bertambah banyak jika sudah memasuki akhir pekan. Artinya umroh di masa pandemi sudah berjalan lancar dilaksanakan oleh setiap jamaah dari luar negara Arab Saudi yang tidak dilarang terbang.

“Di hari weekend Jumat, Sabtu, umroh sudah hampir penuh,” katanya.

Begitu longgarnya protokol kesehatan, di Arab Saudi kata, Eko Hartono,warga Saudi dan mukimin juga boleh umroh setiap hari. Sebelumnya kegiatab ibadah umroh dibatasi tidak boleh berkali-kali demi tidak terpapar Covid-19.

Eko Hartono mengatakan, saat ini yang sedang dilakukan Arab Saudi dan perwakilan Pemerintah Indonesia di Arab adalah melakukan integrasi app tawakalna dan pedulilindungi.

“Intinya bagaimana supaya status vaksin jamaah Indonesia bisa dibaca di Saudi via tawakalna,” katanya.

Eko menegaskan, selain itu bagi jamaaah yang dapat vaksin sinovac masih belum dianggap vaksin.  Artinya jamaah harus dapat booster satu di antara empat yang dipakai Saudi.

Kemenag Susun PMA Umroh di Masa Pandemi

097819800-1635247301-830-556

IHRAM.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) masih menyusun Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai aturan teknis umroh di masa pandemi. Kemenag dan asosiasi telah sepakat umroh perdana dilakukan satu pintu di Bandara Soekarno-Hatta.

One Gate Policy untuk screening awal, kita liat dulu untuk keberangkatan 1 atau 2 ini kalau izinnya memang sudah keluar nanti, screening bersama, nah ini kan masih kita akan tuangkan dalam PMA. PMA-nya blum keluar,” kata Dirjen PHU Hilman Latief saat dihubungi Republika, Ahad (7/11).

Hilman mengatakan, Kemenag masih terus menunggu kapan kepastian keberangkatan umroh tahun ini. Informasi sementara ini Arab Saudi masih menuggu detail teknis umroh di masa pandemi Covid-19.

“Kitakan masih menunggu juga resminya ini bagaimana dari mereka. Kemarin baru info kemungkinan dibuka akan segera dan mereka juga masih menyiapkan detailnya mekanisme detail di disananya dan lain-lain,” katanya.

Selain menunggu aturan resmi dari Arab Saudi, Kemenag juga masih terus persiapan agar jamaah umrah bisa merasakan kemudahan beribadah di Tanah Suci. Hampir semua jamaah keberatan dengan aturan karantina.

“Termasuk dari kita saat ini kita masih persiapan detailnya untuk agar jamaah betul betul diberikan kemudahan.  Jamaah kita kan karantina total 15 hari gak mau,” katanya.

Hilman memaklumi, kenapa jamaah enggan karantina selama 15 hari di dalam dan luar negeri, karena karantina harus mengeluarkan biaya tambahan. Atas keluhan ini Kemenag akan berusaha agar tidak karantina selama itu.

“Memang  biayanya tambah gede itu. Maka dari itu kita cari yang paling simple. Namun proses ngobrolnya harus panjang juga dengan peremintah sana,” katanya.

Hilman berharap dalam waktu dekat ini ada kabar baik terkait umrah di masa pandemi untuk jamaah Indonesia. Karena antara Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia sama memiliki kepentingan dengan kegiatan umrah.

“InsyaAllah mudah-mudahan ada kabar yang clear betul di pertengahan November ini. Dari sana ingin cepet juga cuma belum ada keterangan tanggal berapa pastinya,” katanya.

Saat ini kata dia, Kemenag terus melakukan percepatan pengumpulan data jamaah umrah yang siap diberangkatkan. Berdasarkan catatannya ada sekitar 11 ribu jamaah yang sudah divaksin dengan dosis penuh.

“Alhamdulillah sudah ketemu dengan Kemenkes. Data yang sudah masuk dari PPIU dua hari yang lalu sudah 11 ribu jamaah yang sudah siap pergi dengan vaksin penuh,” katanya.

 

Sapuhi Tanggapi Wacana Denda Pelanggaran Umroh dan Haji

ketua-umum-serikat-penyelenggara-haji-dan-umroh-indonesia-sapuhi_200514154020-884

IHRAM.CO.ID,JAKARTA–Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan RI telah mengumpulkan pengurus asosiasi umroh dan haji, Rabu (10/11). Mereka dikumpulkan untuk membahas denda yang terjadi selama penyelenggaraan umroh dan haji.

Berdasarkan dokumen laporan hasil rapat penyusunan tarif PNBP yang diterima Republika, asosiasi sebagai pihak yang diundang dalam forum ini terkesan keberatan dengan rencana pemerintah menarik uang denda atas pelanggaran umroh.

 

Karena hal itu menurut Ketua Umum Sarikat Penyelenggaraan Umrah Haji Indonesia (SAPUHI) Syam Resfiadi merupakan hal yang baru.

“Karena ini hal baru bagi PPIU dan PIHK juga Kemenag,” kata Syam Resfiadi saat dihubungi Republika, Kamis (11/11).

Syam mengatakan, sudah sepantasnya  Kemenkeu meminta masukan kepada asosiasi sebelum menarik uang atas pelanggaran umroh dan haji. Kemarin saat pertemuan, kata Syam, pihak PNBP  menyarankan dan mengondisikan dahulu kitanya agar jika sudah sesuai dan baik kondisinya baru ditetapkan denda-dendanya.

“Walaupun saya merasa ini hanya penundaan karena Pandemi, tapi tetap harus dilaksanakan dan beruntung kita asosiasi diikutsertakan agar hasilnya adalah kesepatan bukan paksaan atau abal-abal,” katanya.

Berikut dokumen lengkap hasil rapat PNBP, Kemenag dan  Asosiasi Umrah dan Haji.

Laporan Hasil Rapat Penyusunan Tarif PNBP Kemenag Sesuai Amanat UU Cipta Kerja

Hari/Tgl : Rabu / 10 Nov 2021

Lokasi : Ancol Jimbaran Resto

Pihak yang hadir :

1. Direktorat PHU Kemenag RI

2. Direktur Anggara Kemenkeu RI

3. Para Pimpinan 8 Asosiasi Umrah Haji Nasional

Hasil Pembahasan :

1. Rapat tersebut belum menghasilkan kesepakatan apapun, hanya memaparkan draft usulan jenis pelanggaran dan nilai besaran denda per pelanggaran

2. Disaat seluruh elemen dan stakeholders memfokuskan diri kepada persiapan pembukaan Umrah 1443H baik dari sisi Kemenag, Asosiasi, Kemenlu, Kemenhub, Kemenkes dan seluruh masyarakat Indonesia sepertinya agak kurang tepat jika pembahasan mengenai denda sebagai PNBP sesuai UU Ciptaker dibahas saat ini sekaligus memastikan peraturan ini sinkron dengan aturan Kemenag khususnya mengenai SISKOPATUH terbaru

3. Ketika saat yang tepat nantinya diperlukan waktu yang khusus untuk membahas secara detail jenis pelanggaran dan nominal denda yang akan masuk sebagai Penermaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

4. Secara prinsip karena sdh menjadi Undang Undang maka aturan mengenai denda PNBP ini tetap harus dijalankan namun besaran denda akan di tinjau kembali sskaligus proses analisa apakah ketentuan atau denda tersebut masih relevan dengan pola umroh yg banyak mengalami perubahan saat ini dan kedepannya.

Demikian Laporan hasil Rapat tersebut.

FORUM SEKJEND ASOSIASI UMRAH HAJI NASIONAL

Amphuri Tolak Rencana Tarik Denda Pelanggaran Umroh Haji

In this Feb. 24, 2020, photo, Muslim pilgrims pray near the Kaaba, the cubic building at the Grand Mosque, as worshippers circumambulate around during the minor pilgrimage, known as Umrah in the Muslim holy city of Mecca, Saudi Arabia. Saudi Arabia halted Thursday, Feb. 27 travel to the holiest sites in Islam over fears of the global outbreak of the new coronavirus just months ahead of the annual hajj pilgrimage, a move coming as the Mideast has over 220 confirmed cases of the illness. (AP Photo/Amr Nabil)

IHRAM.CO.ID, JAKARTA— Pemerintah diminta tidak membahas masalah denda dalam penyelenggaraan umroh  dan haji. Pasalnya sampai saat ini umroh  di masa pandemi belum dimulai.

“Belum ada hasil, umroh saja belum mulai, sementara denda mau diberlakukan,” kata Sekjen Amphuri, Syatiri Rahman saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (11/11).

Syatiri Rahman mengatakan, kemarin Rabu (10/11) Asosiasi Umroh dan Haji diundang pemerintah melalui Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama untuk membahas masalah denda dalam penyelenggaraan umroh  dan haji. Nantinya denda ini akan menjadi penerimaan negara bukan pajak PNBP.  

Di antara pihak yang hadir di antaranya Direktorat PHU Kemenag RI, Direktur Anggaran Kemenkeu RI dan para pimpinan dari delapan Asosiasi Umroh  Haji Nasional di antaranya Himpuh, Amphuri, Asphurindo, Kesthuri, Sapuhi, Ampuh, Gaphura, Asphuri.  

Namun, dari hasil pembahasan rapat tersebut belum menghasilkan kesepakatan apapun, hanya memaparkan draf  usulan jenis pelanggaran dan nilai besaran denda per pelanggaran.  

Di saat seluruh elemen dan stakeholders memfokuskan diri kepada persiapan pembukaan Umroh  1443H baik dari sisi Kemenag, Asosiasi, Kemenlu, Kemenhub, Kemenkes dan seluruh masyarakat Indonesia. 

“Sepertinya agak kurang tepat jika pembahasan mengenai denda sebagai PNBP sesuai UU Ciptaker dibahas saat ini sekaligus memastikan peraturan ini sinkron dengan aturan Kemenag khususnya mengenai Siskopatuh terbaru,” katanya. 

Syatiri mengatakan, ketika saat yang tepat nantinya diperlukan waktu yang khusus untuk membahas secara detail jenis pelanggaran dan nominal denda yang akan masuk sebagai PNBP Secara prinsip karena sudah menjadi Undang Undang maka aturan mengenai denda PNBP ini tetap harus dijalankan. 

Namun jenis pelanggaran dan besaran dendanya akan di tinjau kembali sekaligus proses analisa. Apakah ketentuan atau denda tersebut masih elevan dengan pola umroh yang banyak mengalami perubahan saat ini dan kedepannya. “Demikian laporan hasil rapat tersebut,” katanya.   

Kesthuri Sebut Umroh Satu Pintu Bukan untuk Jamaah

wakil-ketua-umum-kesatuan-tour-travel-haji-umrah-republik-_150128182816-618

IHRAM.CO.ID,JAKARTA–Sekjen Kesatuan Tour Travel Haji Umrah (Kesthuri) Artha Hanif menyebutkan keberangkatan umroh satu pintu berlaku untuk petugas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU) bukan untuk jamaah umroh. Aturan umroh satu pintu sudah disepakati bukan menjadi ketentuan yang akan berlanjut.

“Satu pintu itu disepakati untuk umroh pertama kali dibuka. Nanti yang pesertanya pengurus PPIU,” kata Artha Hanif saat dihubungi Republika kemarin.

Selanjutnya kata Artha jamah akan berangkat umroh melalui embarkasinya masing-masing tidak berangkat di Jakarta. Artha mengatakan umroh satu pintu disepakati Kementerian Agama dan asosiasi hanya untuk petugas PPIU.

“Nati ke depannya diharapkan tidak satu pintu,” katanya.

Artha mengatakan, sekarang opsi untuk perjalanan umroh sudah banyak terbuka. Jadi menurutnya sudah semestinya kita tak tersandera lagi dengan hal-hal yang sifatnya membuat masyarakat makin sulit melakukan kegiatan terutama untuk ibadah.

“Jadi layanan satu pintu itu bukan satu solusi bahwa untuk pertama kali nanti pesertanya dari PPIU, bukan jamaah murni,” katanya.

Artha mengatakan,  umroh satu pintu merupakan permintaan Kementerian Agama, asosiasi menyetujui karena keberangkatan satu pintu itu untuk petugas PPIU bukan jamaah umroh.

“Keberangkatan dengan satu pintu itu karena permintaan khusus dari Kementerian ya kita ok aja karena bukan jamaah murni,” katanya.

Berikut kesepakatan yang dirumuskan dalam FGD antara Ditjen PHU Kemenag dengan Asosiasi PPIU:

1. Untuk pemberangkatan gelombang awal ibadah umroh, dilaksanakan dengan memberangkatkan para petugas PPIU dengan syarat sudah divaksinasi dosis lengkap dengan vaksin yang diterima otoritas kesehatan Arab Saudi

2. PPIU yang berencana memberangkatkan, segera menyerahkan data jamaah umroh kepada Ditjen PHU

3. Untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah umroh dilakukan satu pintu melalui Asrama Haji Pondok Gede atau Bekasi

4. Skema keberangkatan:

a. Jamaahh umroh melakukan skrining kesehatan 1×24 jam sebelum berangkat;

b. Pelaksanaan skrining kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan vaksinasi covid-19, meningitis, dan pemeriksaan swab PCR

c. Asrama haji menyediakan akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk memfasilitasi keberangkatan jamaahh

d. Pengawasan pelaksanaan screening kesehatan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan

e. Boarding, pemeriksaan imigrasi, dan pemeriksaan ICV dilaksanakan di Asrama Haji.

5. Skema kepulangan:

a. Melakukan pemeriksaan PCR di Arab Saudi maksimal 3×24 jam sebelum keberangkatan kepulangan

b. Saat kedatangan di Indonesia, jamaah dilakukan PCR (entry test)

c. Pelaksanaan karantina dilaksanakan di asrama haji selama 5×24 jam

d. Asrama haji menyediakan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jamaahh umroh saat kepulangan

e. Saat hari ke-4 jamaah dilakukan PCR (exit test), dan bila hasilnya negatif, jamaahh dapat pulang kembali ke rumah masing-masing.